CATATAN-MERAH.COM, PANGKALPINANG — Maulan Aklil (Molen) kembali melempar janji manis dalam kontestasi Pilkada Ulang Pangkalpinang 2025. Kali ini, ia menebar janji manis 7.000 lapangan kerja baru bagi masyarakat. Namun publik meragukan janji tersebut, mengingat selama periode pertamanya sebagai Wali Kota Pangkalpinang, angka pengangguran justru tidak menunjukkan perbaikan signifikan.
Meski sempat mengalami fluktuasi, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di ibu kota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini masih berada di atas kondisi sebelum pandemi Covid-19.
Data resmi Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pada Februari 2019 TPT Pangkalpinang berada di angka 3,39 persen dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 737.207 orang. Angka ini sedikit meningkat pada Agustus 2019 menjadi 3,62 persen dengan angkatan kerja 742.798 orang.
Memasuki Februari 2020, TPT turun tipis ke 3,41 persen dengan 777.010 angkatan kerja. Namun pada Agustus 2020, saat pandemi Covid-19 melanda, angka pengangguran melonjak tajam hingga 5,25 persen dari 738.637 angkatan kerja.
Meski pandemi mulai mereda, angka pengangguran di Pangkalpinang tak kunjung kembali ke level sebelum krisis. BPS mencatat, pada Agustus 2022 TPT masih bertahan di angka 4,77 persen dari total 767.603 angkatan kerja. Sementara pada Agustus 2023, meski Pangkalpinang disebut memiliki TPT terendah di tingkat provinsi, angkanya masih berada di kisaran 4,56 persen, tetap lebih tinggi dibanding periode awal kepemimpinan Molen.
Kondisi ini menunjukkan bahwa meski berbagai program pembangunan dan lapangan kerja digaungkan, kebijakan Pemkot Pangkalpinang di era Molen belum mampu menurunkan pengangguran ke titik sebelum pandemi. Bahkan, secara tren, angka pengangguran di Pangkalpinang masih lebih tinggi dibanding tahun 2019 dan awal 2020.
Dari data diatas menggambarkan bahwa TPT merepresentasikan persentase penganggur terhadap angkatan kerja. Artinya, setiap kenaikan angka TPT menunjukkan bertambahnya jumlah pencari kerja yang belum terserap di dunia kerja.
Dengan demikian, angka pengangguran yang tak kunjung kembali ke titik terendah di era awal kepemimpinan Molen menjadi catatan penting bagi arah kebijakan pembangunan dan perekonomian di Kota Pangkalpinang.
Bahkan, kondisi ini jelas berbanding terbalik dengan klaim Molen bahwa investasi di Pangkalpinang meningkat selama ia menjabat. Faktanya, kenaikan investasi tidak linear dengan serapan tenaga kerja dan tak mampu menurunkan angka pengangguran secara signifikan.
“Janji kerja-kerja Molen dulu saja tidak pernah terbukti, sekarang malah menebar janji baru lagi. Kami sudah bosan dengan kata-kata manis tanpa hasil,” tegas Ahmad, warga Kelurahan Pasir Putih.
Senada, Rina, seorang lulusan perguruan tinggi di Bangka sudah 3 tahun masih menganggur, menyatakan kekecewaannya.
“Kami ne butuh kerja nyata, bukan janji politik bai, Kalau pengangguran tetap tinggi, buat apa janji 7.000 lapangan kerja? Itu sama bai bebulek, pas mimpin periode pertama kemana? Agik saro lah nyari gawe” ujarnya dengan nada keras.
Tren stagnasi angka pengangguran ini menimbulkan keraguan besar atas efektivitas kepemimpinan Molen dalam mengelola sektor ketenagakerjaan. Alih-alih menekan pengangguran sebagaimana janji politiknya di periode pertama, data BPS justru menunjukkan realita sebaliknya, semakin banyak warga Pangkalpinang kesulitan mencari pekerjaan.
Sumber: BPS Kota Pangkalpinang.
