Catatan-Merah.Com, Jelutung Bangka Tengah – Pekerjaan pembangunan proyek Drainase Sekunder yang dikerjakan asal-asalan oleh penyedia jasa CV. PASYAH MANDIRI tidak menjalankan spesifikasi pekerjaan di duga kuat adanya praktik Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) Selasa, (2/7/2024)
Pasalnya proyek yang sedang berlangsung dikerjakan oleh penyedia jasa (Koktraktor) merupakan pemain lama dalam dunia kontraktor hingga tersiar kabar, selalu mendapatkan kegiatan (Proyek) bukan hanya di Instansi Dinas PUPR Bidang SDA saja melainkan hampir di setiap kegiatan yang beralokasi dari anggaran APBD instansi lainnya.
Potensi dugaan KKN diperkuat saat wartawan meminta konfirmasi melalui Kepala Bidang (Kabid) Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPR) Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) Erwandi.
Diberitakan sebelumnya, kegiatan pembangunan
Drainase Sekunder yang berada di Desa Jelutung Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah (Bateng) yang di laksanakan 20 Juni 2024 s/d 17 September 2024 bersumber dari dana APBD tahun 2024 dikerjakan asal-asalan tanpa pengawasan dari Instansi bidang terkait (SDA).
Dalam tanggapannya Erwandi selaku Kabid SDA yang mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap penyedia jasa mengatakan, sudah memberikan teguran lisan kepada Kontraktor yang belakangan baru diketahui bernama DT (48) warga Kecamatan Namang.
“Kami juga sudah pernah memberikan teguran lisan kepada kontraktor terkait hal ini sipaya bisa menjaga kualitas campuran spesimen harus sesuai spek”,Katanya.
Tidak sampai disitu, Etwandi juga menjelaskan pengawasan di lapangan sudah di lakukan, hingga pernah menemukan kekurangan permainan kontraktor di lapangan yang diduga nakal.
“Terkait pengawasan lapangan, dari dinas juga ada pengawas lapangan dan pengawas lapangan juga cukup sering ke lapangan sehingga kami juga telah menemukan kekurangan- kekurangan di lapangan yang harus ditingkatkan kontraktor di lapangan”,Kilahnya.
Namun, pernyataan Erwandi yang herkesan sudah berupaya melakukan pengawasan secara optimal bertolak belakang apa yang terjadi dilapangan.
Nyatanya pekerjaan yang hampir rampung tersebut tidak pernah ditemukan mesin alat pengaduk semen (Molen) yang semestinya wajib digunakan oleh penyedia jasa dalam pembangunan suatu kontruksi agar campuran berbagai komponen beton atau material berbahan dasar semen secara efisien dan konsisten mendapatkan hasil yang maksimal.
Malah diokasi ditemukan adukan semen beserta material dan komponen lainnya terlihat tidak merata sedang digunakan para pekerja dan kontraktor tampa wadah (Tempat)dan hanya beralaskan tanah tepat di sisi jalan beraspal yang diduga
adanya pembiaran.
Dugaan gravitasi KKN itupun makin menyengat saat meminta Kontak Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa (ULP) selaku Biro penyeleksi yang sebelumnya dikatakan Erwandi, pekerjaan tersebut didapatkan melalui seleksi yang dilakukan oleh ULP,. Kendati demikian dirinya enggan memberikan dengan alasan tidak memiliki.
“Kalo ini saya kurang tau pak, karena seleksi penyedia ada di ULP pak.
Saya gak ada nomornya pak. Karena saat proses selesai di ULP, kontraktor berkontrak dengan kepala dinas, baru diserahkan selanjutnya ke bidang SDA untuk proses pembangunan di lapangan”, ungkapnya.
Pernyataan inipun memperkencang dugaan adanya praktik Haram dalam pekerjaan yang bersumber dari pajak rakyat tersebut.
Sungguh diluar nurul, seseorang pejabat struktural Sekaliber Kabiid tidak mengakui bahwa dirinya tidak pernah berkomunikasi dengan pejabat ULP. (Memiliki Nomor) Patut di duga, sengaja dilakukan agar perihal dugaan praktik KKN tetap terbungkus rapi.
Disisi lain, DT selaku pemain lama dalam dunia penyedia Jasa (Kontrakyor) mengakui, bahwa kegiatan yang berpotensi adanya dugaan praktik KKN itu adalah pekerjaan milik dirinya.
“Hallo kawan, ku d**tok. Terkait gawe tu punya ku la kawan. Masa dak kenal agok ku”, akuinya dalam sambungan telepon tepat pukul 09.30 pagi.
(Catatan-merah.com/Penulis/Abie Projo)
