CATATAN-MERAH.COM, PANGKALPINANG — Sebuah tautan berita daring kembali membuat riuh dengan klaim adanya “deal harga damai ” yang disebut-sebut terjadi di lingkungan kantor Wali Kota Pangkalpinang. Judulnya panas, isinya gaduh, dan seperti biasanya, kabar semacam ini berlari lebih cepat dari logikanya sendiri.
Pemerintah Kota Pangkalpinang tak ikut terbawa arus. Respons yang disampaikan tetap tenang, tetapi tegas: tidak ada transaksi, tidak ada tawar-menawar, dan tidak ada praktik yang berpotensi disalahartikan sebagai kesepakatan khusus.
Walikota Pangkalpinang, Prof. Udin, menegaskan bahwa Pemerintah Kota tidak pernah terlibat dalam pembicaraan apa pun terkait kompensasi. Yang dilakukan hanyalah menyediakan ruang pertemuan bagi dua pihak yang memintanya.
“Pemerintah Kota hanya memfasilitasi pertemuan antara dr. Ratna, IDI Pusat, dan keluarga korban. Pembicaraan sepenuhnya dilakukan oleh kedua belah pihak. Tidak ada keterlibatan Pemerintah Kota di luar penyediaan ruang pertemuan. Pertemuan itu berlangsung atas permintaan dr. Ratna dan IDI Pusat,” ujar Walikota.
Ia menambahkan, menyediakan ruang komunikasi adalah bagian dari kewajiban pemerintah daerah. Tidak lebih dan tidak kurang.
Pernyataan ini sekaligus meredam tudingan bahwa pemerintah kota menjadi pihak yang mengatur atau mengarahkan isi pembicaraan, apalagi menawarkan bentuk kompensasi tertentu. Menurut Walikota, tugas pemerintah dalam situasi tersebut hanya memastikan dialog berlangsung jernih, tidak berubah menjadi panggung drama yang mudah dipelintir.
“Ini soal membantu komunikasi, bukan mengatur isi pembicaraan. Ruang itu kami buka karena diminta, bukan untuk menjadi arena negosiasi apa pun,” tegasnya.
Melalui klarifikasi ini, Pemerintah Kota berharap publik melihat duduk perkaranya secara proporsional, tidak terseret pada narasi yang lebih berisik daripada faktanya. Di tengah isu sensitif, Walikota menekankan pentingnya ketelitian informasi dan kehati-hatian dalam menyimpulkan.
Klarifikasi tersebut menegaskan sikap Pemerintah Kota: berdiri di sisi prosedur, bukan sensasi; menyediakan tempat, bukan menciptakan cerita. Dalam isu semacam ini, garis batas itu perlu ditegaskan agar tidak hilang ditelan desas-desus. (Redaksi/JB 007 Babel)
